Ketika Tangan Jahil Merugikan Semua: Jerat Hukum Perusak Fasilitas Publik
Fasilitas umum, seperti taman kota, halte bus, jembatan penyeberangan, hingga rambu lalu lintas, adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dibangun dengan biaya besar dari pajak kita, fasilitas ini seharusnya menunjang kenyamanan dan keselamatan bersama. Namun, tak jarang tangan-tangan jahil merusak atau mencoret-coretnya, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut bukan sekadar kenakalan, melainkan kejahatan serius yang merugikan semua.
Dampak yang Meluas
Perusakan fasilitas publik memiliki dampak yang berantai. Pertama, kerugian finansial: anggaran negara harus kembali dikeluarkan untuk perbaikan, dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan lain yang lebih mendesak. Kedua, gangguan pelayanan publik: fasilitas yang rusak bisa menghambat mobilitas atau kenyamanan masyarakat, bahkan membahayakan keselamatan pengguna. Ketiga, menciptakan lingkungan yang kumuh dan tidak aman, menurunkan kualitas hidup di perkotaan. Pada akhirnya, masyarakat sendirilah yang menanggung beban kerugian tersebut.
Jerat Hukum yang Tegas
Hukum Indonesia sangat jelas dalam menyikapi tindak perusakan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 406 ayat (1) mengatur tentang perusakan barang. Pelaku perusakan fasilitas umum dapat diancam pidana penjara hingga dua tahun delapan bulan atau denda.
Bahkan, jika perusakan tersebut mengakibatkan bahaya bagi umum atau merugikan kepentingan publik secara luas, sanksinya bisa lebih berat sesuai pasal lain yang relevan dalam KUHP. Pemerintah daerah juga seringkali memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur ketertiban umum dan sanksi denda bagi para perusak fasilitas.
Tanggung Jawab Bersama
Melindungi fasilitas umum adalah tanggung jawab kita bersama. Diperlukan kesadaran kolektif bahwa setiap kerusakan bukan hanya merugikan negara, tetapi juga setiap individu warga negara. Mari jaga fasilitas umum seperti milik sendiri, dan jangan ragu untuk melaporkan jika melihat tindakan perusakan. Sebab, di balik setiap coretan atau kerusakan, ada jerat hukum yang menanti dan kerugian besar bagi seluruh masyarakat.
