Privasi Digital Terancam: Jerat Hukum Pelaku Pencurian Data Pribadi
Di era digital ini, data pribadi adalah aset tak ternilai. Namun, ancaman pencurian data pribadi kian meresahkan, menimbulkan kerugian masif bagi individu maupun institusi. Lalu, bagaimana hukum merespons kejahatan digital ini?
Landasan Hukum dan Sanksi Tegas
Di Indonesia, landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini secara tegas mengkriminalisasi tindakan memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi secara melawan hukum.
Pelaku yang terbukti mencuri data pribadi dapat dijerat dengan sanksi pidana yang tidak main-main. UU PDP mengatur denda hingga miliaran rupiah dan pidana penjara hingga beberapa tahun, tergantung pada motif dan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat menjerat pelaku melalui pasal-pasal terkait akses ilegal atau penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum.
Tantangan Penegakan Hukum
Meskipun kerangka hukum telah ada, penegakan hukum terhadap pelaku pencurian data pribadi tidaklah mudah. Tantangannya meliputi:
- Anonimitas Pelaku: Seringkali sulit melacak identitas asli di balik jejak digital.
- Yurisdiksi Lintas Batas: Kejahatan siber seringkali melampaui batas negara, menyulitkan proses penuntutan.
- Pembuktian Digital: Memerlukan keahlian forensik digital khusus untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti yang sah.
Kesimpulan
Pencurian data pribadi bukan lagi kejahatan sepele. Diperlukan sinergi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang tegas, serta kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadi mereka. Dengan demikian, privasi digital dapat terlindungi dan pelaku kejahatan siber dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.