Eksekusi Narkoba: Dilema Keadilan di Tengah Darurat Bangsa
Hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba di Indonesia adalah isu yang sarat kontroversi, namun tetap menjadi pilar utama dalam respons negara terhadap apa yang disebut "darurat narkoba". Keputusan ini mencerminkan pandangan bahwa peredaran narkoba adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merusak generasi bangsa dan mengancam stabilitas nasional, sehingga memerlukan efek jera maksimal.
Dari sudut pandang pemerintah Indonesia, penerapan hukuman mati adalah bentuk ketegasan untuk melindungi masyarakat dan menegaskan kedaulatan hukum. Argumentasinya berpusat pada efek jera yang diharapkan mampu menekan angka kejahatan narkoba yang masif, serta sebagai bentuk keadilan bagi jutaan korban yang terpapar. Langkah ini seringkali mendapat dukungan luas dari publik yang menginginkan tindakan tegas terhadap bandar narkoba.
Namun, di sisi lain, hukuman mati memicu perdebatan etis dan yuridis yang mendalam. Para penentang, termasuk organisasi hak asasi manusia internasional, berargumen bahwa hukuman mati melanggar hak asasi paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Mereka menyoroti sifatnya yang ireversibel, risiko kekeliruan peradilan, serta ketiadaan bukti konklusif bahwa hukuman mati memiliki efek jera yang lebih efektif dibandingkan hukuman penjara seumur hidup. Kritik juga sering mengemuka tentang perlunya pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan jaringan, alih-alih hanya berfokus pada hukuman pamungkas.
Pada akhirnya, hukuman mati bagi pelaku narkoba di Indonesia adalah sebuah dilema kompleks. Ia merefleksikan upaya keras negara untuk menjaga bangsanya dari ancaman narkoba, namun dihadapkan pada prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan efektivitas pencegahan kejahatan. Analisis ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut adalah titik temu antara kedaulatan hukum nasional dan perdebatan moral global, yang terus menuntut evaluasi mendalam tentang keadilan dan kemanusiaan.
