Moratorium Hutan: Perisai Hijau yang Menguji Ketahanan Deforestasi
Kebijakan moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut telah menjadi salah satu instrumen penting pemerintah Indonesia dalam upaya mengendalikan laju deforestasi dan melindungi ekosistem vital. Diterapkan dengan tujuan mulia untuk menata ulang tata kelola hutan dan lahan, pertanyaan besarnya adalah: seberapa efektifkah "perisai hijau" ini dalam menghadapi tantangan deforestasi yang kompleks?
Dampak Positif: Penjaga Hutan Primer dan Gambut
Secara umum, moratorium ini terbukti mampu menurunkan angka deforestasi secara signifikan pada area yang dicakup. Dengan membekukan penerbitan izin konsesi baru untuk perkebunan kelapa sawit, HTI, dan pertambangan di hutan primer dan lahan gambut, kebijakan ini berhasil melindungi jutaan hektar area yang kaya keanekaragaman hayati dan memiliki peran krusial dalam mitigasi perubahan iklim. Ia memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan verifikasi, evaluasi, dan perbaikan tata ruang, serta mendorong praktik kehutanan yang lebih berkelanjutan.
Tantangan dan Keterbatasan: Deforestasi Tetap Mengintai
Meskipun demikian, dampak moratorium tidaklah tanpa celah. Deforestasi masih tetap terjadi melalui jalur ilegal, perambahan, atau di area yang tidak termasuk dalam cakupan moratorium (misalnya, hutan sekunder atau lahan bukan hutan). Tantangan penegakan hukum yang belum optimal, tekanan ekonomi, serta perizinan yang terlanjur terbit sebelum moratorium menjadi faktor-faktor yang mengurangi efektivitasnya secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa akar masalah deforestasi jauh lebih dalam dari sekadar penerbitan izin baru, melainkan juga terkait dengan tata kelola yang lemah, kemiskinan, dan kebutuhan lahan.
Kesimpulan: Langkah Awal yang Krusial, Bukan Solusi Akhir
Moratorium hutan adalah langkah progresif yang krusial dalam upaya menekan deforestasi. Efektivitasnya memang terlihat dalam menjaga hutan primer dan gambut, namun ia bukanlah solusi tunggal. Untuk mencapai tujuan akhir nol deforestasi, kebijakan ini perlu diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan masyarakat adat dan lokal, serta pendekatan holistik yang mengatasi pemicu deforestasi di luar cakupan moratorium. Hutan kita membutuhkan lebih dari sekadar perisai; ia butuh komitmen berkelanjutan dari semua pihak untuk menjaga kelestariannya.
